PENGADAAN KHUSUS (KEADAAN DARURAT, PENGADAAN DI LUAR NEGERI, PENGECUALIAN)

PENGADAAN KHUSUS

A. PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

1. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

2. Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga Negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

3. Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

5. Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada nomor 2, PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

6. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

7. Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

B. PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeriberpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

2. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP.

C. PENGECUALIAN

1. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b, nomor 1 huruf c, dan nomor 1 huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BERSAMBUNG …

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
×
Hallo, apakah yang bisa kami bantu? (Hello, can we help you?)