PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN BUMD

Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan BUMD

1. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Secara  konseptual  pembentukan  sebuah  BUMD  di  pemerintah  daerah  tidak terlepas  dari  ketentuan UU  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah, yang merupakan cikal bakal munculnya BUMD.

Undang-Undang  Nomor  5  tahun   1962   hanya  menjelaskan   syarat   pendirian sebuah  perusahaan  daerah  dengan  peraturan  daerah.  Dalam  pembentukan sebuah  peraturan  daerah  maka  tidak  bisa  lepas  dari  unsur  pemerintah  daerah dan DPRD selaku pemangku kebijakan dalam pemerintahan daerah.

2. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengadakan Perusahaan Daerah yang  penyelenggaraan  dan pembinaannya dilakukan  berdasarkan  asas ekonomi perusahaan.   Dalam   penjelasannya   disebutkan   bahwa   Perusahaan Daerah   adalah suatu   badan   usaha   yang    dibentuk   oleh   Daerah   untuk memperkembangkan perekonomian  Daerah  dan  untuk  menambah  penghasilan Daerah.

3. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal  84  disebutkan  bahwa  Daerah  dapat  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Daerah sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   dan   pembentukannya   diatur dengan Peraturan Daerah.

4. Peraturan  Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   25   Tahun   2000   tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Pasal 2 ayat (3) angka 20 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah huruf m menyebutkan  bahwa  Penetapan  pedoman  dan  memfasilitasi  pembentukan dan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah/Desa.  Pasal  tersebut  merupakan rincian kewenangan pemerintah, dimana dalam Pasal 1 butir b disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat NKRI terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Peraturan Pemerintah diatas menjelaskan bahwa Pesiden beserta para Menteri memiliki kewenangan                        dalam              menetapkan                pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan BUMD.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama Antar Daerah

Dalam ketentuan Permendagri ini diatur mengenai bentuk, mekanisme, prosedur, dan  tata  cara  kerjasama  antar  daerah  maupun  pihak  lain  yang  diatur  dalam peraturan ini kaitannya dengan kerjasama BUMD.

Pasal  5  dan  Pasal  8  mengatur  mengenai  kerjasama  dengan  berbagai  intansi, lembaga,  badan hukum, perorangan,  ataupun antar  perusahaan daerah.  Selain itu dalam ketentuan ini mengatur juga bentuk kerjasama yang antara lain meliputi kerja sama manajemen, kontrak manajemen, pembelian saham, keagenan, dan penjualan saham.

6. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  1998  tentang  Bentuk  Hukum BUMD

Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang bentuk hukum BUMD yang dapat berupa perusahaan  daerah  atau  perseroan  terbatas.  BUMD  yang  berbentuk  hukum perusahaan  daerah,  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yang  mengatur  perusahaan  daerah.  Sedangkan  BUMD  yang  berbentuk  hukum perseroan terbatas, tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007   tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

7. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang  tentang  perseroan  terbatas  secara  khusus  hanya  mengatur tentang konstruksi bentuk, proses pendirian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan   status   badan   usaha   yang   berbentuk   perseroan.   Dalam   ketentuan permendagri Nomor 3 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bentuk hukum dari BUMD dapat  berupa  perseroan  terbatas.  Artinya  konstruksi  BUMD  yang  berbentuk perseroan terbatas harus tunduk pada ketentuan Undang-undang ini.

8. UU Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  diubah  dengan  UU  Nomor  12  Tahun 2008 terakhir diubah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  ini  mengatur  tentang  kewenangan  daerah  untuk  membentuk sebuah BUMD dengan mendasarkan pada sebuah peraturan dae Pasal 177

UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  menyebutkan  bahwa Pemerintah  daerah  dapat  memiliki  BUMD  yang  pembentukan,  penggabungan, pelepasan  kepemilikan  dan/atau  pembubarannya  ditetapkan  dengan  peraturan daerah   yang   berpedoman   pada   peraturan   perundang-undangan.   Ketentuan pembentukan  BUMD  dengan  peraturan  daerah,  sebenarnya  secara  substansi sama dengan ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 1962.

Dari   peraturan   perundang-undangan   diatas   ditemukan   belum   adanya   Undang- undang tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum BUMD. Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum  yaitu  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
×
Hallo, apakah yang bisa kami bantu? (Hello, can we help you?)